Wabup Sumenep : Pelaku UMKM Penting Miliki Legalitas Usaha

SUMENEP - Pemerintah Kabupaten Sumenep sangat fokus terhadap kemajuan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), salah satunya bersama Fokus UMKM mengadakan sosialisasi 10 juta Nomor Induk Berusaha (NIB), 1 juta Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) dan Penyuluhan Keamanan Pangan. 

Wakil Bupati Sumenep Hj. Dewi Khalifah mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen untuk membantu para pelaku UMKM, agar terus mengembangkan usahanya, seperti membuat legalitas produknya.

Baca juga: Ada Kepastian Hukum, Kementrian ESDM Optimis Capai Target Income Investasi Tahun 2022 Rp.71.85 Trilyun

“Kami berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM untuk melegalkan produknya, seperti NIB, label halal dan lain-lain, ” kata Wakil Bupati saat sosialiasi, di Kantor Bupati, Sabtu (21/01/2023).

Pelaku UMKM yang memiliki legalitas usaha jelas berefek positif kepada penghasilannya, karena masyarakat tidak ragu mengonsumsi produknya, sehingga pemasaran sekaligus penjualan produknya terus meningkat.  

Baca juga: Soroti Melambungnya Harga Pangan, Andi Akmal: Ini Persoalan Serius Melibatkan Multisektor

“Manakala, produk UMKM pemasarannya semakin luas tentu saja berdampak terhadap pendapatan, yang ujung-ujungnya tidak hanya bisa menambah kesejahteraan pemilik saja, namun para karyawan juga merasakannya, ” tuturnya.

Yang jelas, UMKM adalah salah satu pondasi perekonomian yang berperan untuk menguatkan sistem perekonomian masyarakat, karena itulah, selain pelaku UMKM memiliki legalitas usaha juga memperhatikan produk baik kualitas maupun kuantitas.

Baca juga: Pemerintah Larang Ekspor CPO, Rudi Hartono: Harga Sawit Anjlok, Petani Jadi Serba Salah

“Para pelaku UMKM harus memperhatikan produknya agar semakin banyak masyarakat yang mengonsumsi, yakni kualitas produk, kuantitas produksi dan pengemasan, " pungkas Wabup Dewi Khalifah. ( Yasik, Fer )